Minggu, 16 Juni 2013


JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen badan usaha milik negara (BUMN) kini harus bekerja lebih cerdik, untuk meningkatkan kapitalisasi bisnis mereka. Pemerintah sebagai pemilik modal mengurangi target setoran deviden, dengan syarat BUMN harus lebih ekspansif. Demikian disampaikan Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, di Jakarta, Minggu (14/8/2011).
Dalam laporan kinerja Kementerian BUMN Semester I-2011, pendapatan BUMN tercatat Rp 646,1 triliun atau naik 22,3 persen dari Rp 528 triliun pada Semester I-2010. "Target deviden tahun 2011 tetap seperti tahun 2010 yaitu Rp 27,5 triliun, sehingga persentasenya akan mengecil karena keuntungan bertambah. Ini kebijakan kami untuk memberi kesempatan kepada BUMN, agar bisa lebih banyak berinvestasi dan ekspansi," ujar Mustafa. Perekonomian nasional yang tumbuh positif, ditambah dengan kenaikan harga komoditas perkebunan dan tambang, membuat kinerja sejumlah BUMN cukup cemerlang. Posisi BUMN, yang memiliki total aset Rp 2.656,4 triliun, dalam perekonomian nasional memang cukup strategis.
Contohnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), meski baru 18 BUMN yang menjadi perusahaan terbuka atau 4 persen dari 428 perusahaan yang tercatat di bursa, nilai kapitalisasi pasar sudah mencapai 25,9 persen. Saat ini, kapitalisasi pasar 18 BUMN di BEI bernilai Rp 862 miliar. Lima BUMN masih tercatat sebagai penghasil pendapatan tertinggi, yakni Pertamina (Rp 223,2 triliun), PLN (Rp 78,6 triliun), Telkom (Rp 34,2 triliun), BRI (Rp 20,9 triliun), dan Bank Mandiri (Rp 19,8 triliun).
PT Aneka Tambang Tbk, yang mengelola pertambangan emas dan mineral lainnya di beberapa lokasi, mencatat kenaikan pendapatan tertinggi dari 26 BUMN terbesar, yaitu Rp 4,8 triliun atau naik 247 persen dari semester I-2010. Adapun kenaikan laba bersih tertinggi dibukukan Perum Bulog, yang berbisnis pangan, sebesar Rp 892,9 miliar atau naik 612,5 persen.
Menteri BUMN berharap, manajemen BUMN memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif untuk memperluas bisnis mereka. Investasi baru seperti pembangunan pabrik, peningkatan kapasitas produksi, atau perluasan jaringan pelayanan akan menimbulkan efek domino positif bagi perekonomian.Kementerian BUMN juga terus mempersiapkan sejumlah BUMN yang telah mapan, untuk masuk ke bursa saham secara bertahap. Perum Pegadaian saat ini tengah menjalani proses peningkatan status menjadi perseroan terbatas, untuk memudahkan masuk ke pasar modal tahun 2012 nanti bersama Semen Baturaja.
"Jadi, deviden dikurangi tetapi diberi kesempatan untuk investasi lagi, lalu sebagian dari deviden digunakan untuk pengembangan usaha BUMN yang bersangkutan. Hal ini bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, berkat pengembangan usaha dan pengembangan kesempatan kerja sehingga penerimaan pajak bisa meningkat," ujarnya. Kontribusi proyek Berbagai rencana ekspansi BUMN, juga akan diselaraskan dengan rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir Mei lalu.
Sampai dengan Juni 2011, BUMN sudah menginvestasikan Rp 53,9 triliun, 1 miliar dollar AS, dan 35 miliar yen, untuk tahap awal berbagai proyek berkait program pemerintah tersebut. Mustafa mencontohkan, beberapa proyek yang sudah dimulai adalah pembangunan pabrik baja kerjasama Krakatau Steel dan Posco dari Korea Selatan, pembangunan jaringan telekomunikasi Telkom, serta pembangunan pabrik alumina di Kalimantan Barat kerja sama PLN dan Antam.
Sejumlah BUMN masih terus menyiapkan pemancangan proyek senilai Rp 126,7 triliun dan 577 juta dollar AS semester II-2011, sampai kuartal pertama tahun 2012.Berfikir investor Secara terpisah, pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengatakan, sudah semestinya pemerintah lewat BUMN berpikir sebagai investor, bukan saudagar (trader) yang selama ini memiliki fundamental semu. Perubahan cara pandang ini dapat semakin memperkuat keunggulan teknik beberapa BUMN, sehingga dapat mencegah pelemahan teknik.
Penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli, dan menciptakan infrastruktur perekonomian yang memperkuat daya tahan suplai perekonomian harus menjadi fokus. Pencapaian hal ini akan menambah peredaran uang riil di masyarakat dan tidak sekadar berputar-putar di pasar uang. Dengan demikian, sektor ekonomi riil pun bergerak berkat kenaikan konsumsi yang bisa meningkatkan penerimaan pajak. Yanuar mengingatkan, BUMN jangan terlena dengan kenaikan laba saat ini. Peningkatan laba saat ini lebih disebabkan arus kas nonoperasional, ketika pendapatan dan laba meningkat lebih dipicu kenaikan harga dan penurunan harga bahan baku akibat penguatan nilai tukar rupiah.Perusahaan harus cermat memanfaatkan laba mereka untuk menanamkan pada investasi yang fundamental. Dengan demikian, perusahaan tetap memiliki peluang pertumbuhan positif masa depan sehingga menjadi lebih kokoh saat perekonomian global terguncang.
Editor :
Agus Mulyadi
Korporasi.BUMN.Harus.Ekspansif
 
komentar : Nurul Mya Pangastuti
Menurut saya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memiliki prestasi yang sangat bagus. Karena setiap tahunnya pendapatan BUMN terus meningkat, dan meiliki target setiap tahunnya, serta BUMN dalam perekonomian indonesia juga sudah cukup strategis. Perusahaan harus cermat memanfaatkan laba mereka untuk menanamkan pada investasi yang fundamental. Dengan demikian, perusahaan tetap memiliki peluang pertumbuhan positif masa depan sehingga menjadi lebih kokoh.


komentar : Agung Hari Kuncoro

menurut pengamatan saya sejauh ini BUMN sudah mempunyai prospek yang bagus.namun ekspansi yang di lakukan saya rasa masih kurang pesat atau bisa di bilang kurang memuaskan.
harusnya BUMN seperti Bank BRI dan Bank MANDIRI bisa lebih memperluas pasar kemancanegara atau bahkan ke pasar global sekalipun.
contohnya dengan mendirikan atau membuka kantor cabang di berbagai negara,tapi hal itupun saya rasa tidak mudah karena badan BUMN sendiri itupun harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan.

Tugas Softskill



“Ekonomi Kerakyatan Sesuai Kultur Indonesia”
Penulis : Erlangga Djumena | Kamis, 15 Januari 2009 | 14:19 WIB
JAKARTA, KAMIS - Mubyarto Institute akan mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan kultur bangsa dan diharapkan bisa mengikis dominasi sistem liberalisme dari perekonomian Indonesia.Ketua Muyarto Institute, DR Noer Soetrisno, dalam konferensi pers peresmian Mubyarto Institute di Jakarta, Kamis (15/1), mengatakan selama puluhan tahun kebijakan ekonomi Indonesia berkiblat pada sistem liberal yang belum tentu sesuai dengan kultur budaya Indonesia. "Penerapan sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan beberapa gelintir orang saja, sedangkan sebagian besar rakyat Indonesia semakin terpinggirkan," katanya.Menurut dia, sistem liberalisme telah membiarkan berkembangnya ekonomi konglomerasi yang nyaris tidak mampu mengatasi kesenjangan perekonomian masyarakat Indonesia.
Dengan terjadinya krisis global yang terjadi pada saat ini, di mana sistem ekonomi liberalisme terbukti tidak mampu mengatasinya, maka saatnya ekonomi berbasis kerakyatan ini dikembangkan.Untuk itu, lanjutnya, pengembangan ekonomi kerakyatan yang merupakan pengembangan perekonomian lokal tradisional, tidak hanya sesuai dengan karakter bangsa, namun juga terbukti bertahan dari terpaan krisis global.Menurut Noer Soetrisno, ekonomi rakyat pada dasarnya harus dikembangkan menjadi jiwa dari kebijakan perekonomian nasional. Dia menjelaskan bahwa ekonomi rakyat dalam kerangka ekonomi Pancasila hendaknya dapat dikembalikan dengan menjadikan pertanian sebagai penjuru kebijakan perekonomian.Pengembangan perekonomian berbasis lokal merupakan soko guru perekonomian nasional, sehingga potensi-potensi ekonomi lokal yang sesuai dengan karateristik wilayah masing-masing menjadi daya tahan yang tangguh dan berkelanjutan.
Sedangkan Ketua Yayasan Mubyarto, Drs Dumairy dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pendirian Mubyarto Institute ini untuk melanjutkan konsep ekonomi kerakyatan dengan mengkaji rumusan teoritis akademisnya dan akan menjabarkan pada penerapan praktisnya.Mubyarto Institute ini melanjutkan pemikiran dari almarhum pakar ekonomi Prof Mubyarto yang mengembangkan cita-cita luhur Bung Hatta.Mubyarto telah merepresentasi bahwa istilah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi menurut para pendukungnya bukanlah kooptasi dan pengkerdilan usaha mayoritas rakyat Indonesia, tetapi merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri.
Sumber:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/01/15/14191238/
Ekonomi.Kerakyatan.Sesuai.Kultur.Indonesia
Komentar:
Nurul Mya Pangastuti
Menurut saya, memang sudah semestiya indonesia mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan kultur bangsa indonesia karena sistem ekonomi kerakyatan merupakan pengembangan perekonomian lokal tradisional, tidak hanya sesuai dengan karakter bangsa, namun juga terbukti bertahan dari terpaan krisis global. 
 
Agung Hari Kuncoro
 
 sistem ekonomi kerakyatan memang lebih bagus karena sistem tsb adalah ciri khas dari indonesia dan itu bisa menjadikan indonesia lebih bersaing di dunia.karena sisteem ekonomi kerakyatan berbeda dengan sistem ekonomi yang di anut oleh negara negara lain.
PEMBANGUNAN TERLANJUTKAN
(SUBSTAINABLE DEVELOPMENT)
 
Dampak negative dari tumbuhnya perekonomian yang pesat:
1.       Rusaknya/memburuknya kondisi lingkungan hidup
2.       Ketidakadilan antargenerasi (Inter-generation inequality)
 
I.                    Imbang korban pertumbuhan ekonomi-kualitas lingkungan hidup
A)     Beberapa konsep dasar
-          Sumber daya ekonomi (SDE)
-          Sumber daya alam (natural resources)
-          Lingkungan hidup
B)      Pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam
Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang digunakan dalam tingkat efisiensi penggunaannya.
C)      Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kualitas lingkungan
Dampak apabila SDA di eksploitasi secara berlebihan adalah menurun cepatnya kualitas hidup manusia generasi sekarang.
II.                  Masalah-masalah di masa mendatang
Beberapa masalah yang akan terus menerus dihadapi masyarakat dunia adalah kependudukan, ketersediaan pangan, kelestarian spesies dan ekosistem, industrialisasi, ketersedian energy, dan perkembangan kota.
 
a)      Kemiskinan
Laporan-laporan terbaru (tahun 1999 dan 2000) menunjukan makin giatnya  eksploitasi hutan oleh penduduk untuk mempertahankan tingkat kehidupan.
b)      Dampak kemajuan teknologi yang mendua
kemajuan teknologi telah  meningkatkan efisiensi penggunaan SDA.
c)       Kekuatan monopli
Di NSB gejala monopoli yang terjadi umumnya adalah monopoli berdasarkan undang-undang sementara di Negara maju  adalah monopoli alamiah.
III.                Pembangunan terlanjutkan (Sustainable development)
a)      Defenisi dan pengertian
Pembanguanan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi  kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
b)      Perhitungan PDB berdasarkan konsep pembangunan terlanjutkan
Dengan konsep pembangunan terlanjutkan akan diperoleh kompensasi atas berkurangnya output:
1)      Makin sehatnya lingkungan akan mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan
2)      Makin kecilnya distorsi pasar sebagai akibat berkurangnya eksternalitas yang merugikan masyarakat
3)      Meningkatkan efisiensi perusahaan
4)      Memperbaiki akses masyarakat terhadap pemanfaatan SDA dan lingkungan
5)      Memperbaiki distribusi pemanfaatan SDA antargenerasi
 
IV.                Penerapan di Indonesia
Sejak awal tahun 1970-an perhatian dan komitmen Indonesia terhadap konsep dan pelaksanaan pembangunan terlanjutkan terlihat sanagat meningkat.
Namun hasil yang telah dicapai masih belum mencapai harapan. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
a)      Masalah lingkungan di Indonesia
1)      Deforestrasi
Proses deforestrasi  di Indonesia sangat tinggi sehingga mengancam penyediaan bahan kayu dasar dan produk hutan sekunder serta mengurangi pelayanan lingkungan seperti proteksi sumber mata air dan preservasi habitat alam yang penting.
2)      Degradasi lahan
Dampak dari pertanian yang intensif-modern
3)      Kekurangan air
Karena deforestrasi pada dataran tinggi telah mengakibatkan meningkatnya permintaan air dan meningkatkan polusi air permukaan akibat erosi
4)      Polusi udara dan air
Proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat di sepanjang pantai utara jawa telah mengakibatkan tingkat polusi udara dan air yang sangat tinggi dan selanjutnya mengancam pertumbuhan industry dan perkotaan.
b)      Faktor penentu pelaksanaan pembangunan terlanjutkan di Indonesia
1)      Kehendak p[olitik pemerintah
2)      Peranan institusi lingkungan pemerintah
3)      Peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
4)      Peranan sektor industry
5)      Peranan media massa
6)      Kesadaran dan partisipasi masyarakat
c)       Otonomi daerah
Pada awal tahu 2001 pemerintah telah mengeluarkan keppre tentang kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah  di bidang energy dan sumber daya mineral. Namun keputusan tersebut melalui masa transisi; penerahan kewenangan kepada daerah selambat lambatnya akhir 2004, dimaksudkan untuk mengantar pemerintah daerah agar siap melaksanakan otonomi daerah
d)      Pengelolaan sumber daya kelautan
Laut dapat digunakan sebagai sumber daya ekonomi yang sangat bermanfaat.
Potensi sumber daya kelautan yang masih dapat dikembangkan beberapa diantaranya :
 
1.       Potensi perikanan yang masih bias dimanfaatkan sebesar 2,6 juta ton per tahun
2.       Budidaya tambak masih dapat dibuka hingga 500.000 hektar
3.       Budidaya karang dan rumput laut
4.       Cekungan minyak, khusunya di lautan dalam
5.       Energi kelautan (ocean thermal energy conversion) dan energy gelombang
6.       Wisata bahari
7.       Transportasi laut
Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan antara lain adalah :
1.       Kurangnya data dan informasi tentang kelautan
2.       Kerusakan-kerusakan sumber daya kelautan
3.       Masih lemahnya kapasitas menajerial pengelolaan laut
4.       Minimnya dana yang tersedia untuk pelestarian lingkungan
5.       Lemahnya pendukung lingkungan daerah
6.       Potensi konflik horizontal maupun vertikal dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan
PENGANTAR
EKONOMI PEMBANGUNAN
I. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan
Ekonomi pembangunan mulai berkembang pesat setelah perang dunia kedua disekitar pertengahan 1940-an. Saat itu banyak sekali negara-negara asia dan afrika yang berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan , termasuk Indonesia. Yang memotivasi negara-negara tersebut untuk memerdekakan diri ialah keinginan hidup lebih layak dan manusiawi. Ternyata kemerdekaan secara politis tidak dengan cepat melepakan negara-negara tersebut dari penderitaan ekonomi.
Dari sudut pandang ilmu ekonomi , pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih. Tercapainya hal tersebut merupakan indicator bahwa manusia secara individu maupun kolektif dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu yang harus dibangun adalah:
1.       Kualitas SDM
2.       Sarana dan prasarana
3.       Kelembagaan-kelembagaan ekonomi modern
Dari uraian diatas , disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dibutuhkan usaha dan kerja keras juga dalam pekerjaan ini. Yang lebih penting lagi dalam pembangunan ekonomi adalah membutuhkan peralatan analisis yang realistis dibanding peralatan yang ada dalam teori ekonomi mikro maupun makro. Analisis mikro-makro dibangun berdasarkan asumsi-asumsi yang kurang relevan dengan kondisi nyata di Negara sedang berkembang (NSB).
Karena itu ilmu ekonomi pembangunan merupakan aplikasi dan adaptasi teori ekonomi barat dalam konteks negara-negara belum maju/NSB. Teori ekonomi pembanguna lebih sarat pada masalah-masalah nilai (value). Teori-teori ekonomi mikro dan makro lebih memfokuskan analisisnya pada efisiensi alokasi sumber daya ekonomi , maka ekonomi pembangunan memberi perhatian pada  masalah-masalah penanggulangan kemiskinan  , meningkatkan derajat kehidupan , peningkatan partisipasi ekonomi dan politik masyarakat kelas bawah , dan modernisasi kelembagaan.
 
II. Berkembangnya Teori Ekonomi Pembangunan
Fakta-fakta yang mendorong perlunya pembangunan ekonomi dengan menggunakan analisis ekonomi pembangunan. Fakta-fakta tersebut mencakup beberapa indicator mendasar untuk mengukur  tingkat kesejahteraan manusia secara individu maupun kolektif.
 
 
A . Klasifikasi Negara-negara
1. Negara maju dan belum maju
Yang dimaksud Negara sudah maju adalah Negara-negara yang berdasarkan kriteria bank dunia telah mencapai pendapatan per kapita  US$ 8.000,00 atau lebih. Sementara Negara belum aja adalah yang belum memenuhi kriteria  diatas.
2. Utara Selatan
Pengelompokan ini berdasarkan letak wilayah geografis. Kelompok utara mengacu pada Negara-negara yang sudah maju yaitu eropa barat dan Amerika utara. Sementara kelompok selatan sebaliknya , yang umumnya terletak di belahan bumi selatan.
3.Dunia pertama , kedua , dan ketiga
Dunia pertama adalah Negara-negara barat yang menganut ideology liberal dengan system ekonomi kapitalis. Negara dunia kedua adalah Negara-negara yang menganut ideologi antiliberalis , system ekonomi yang cenderung sosialis. Negara-negara dunia ketiga adalah Negara yang sedang berkembang.
B. Fakta-fakta berdasarkan laporan badan-badan PBB
Beberapa tolak ukur yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi guna mengukur tingkat kemiskinan masyarakat adalah sebagai berikut:
1.       Kemiskinan absolute
2.       Kebutuhan fisik minimum (KFM)
3.       Bank dunia
4.       Badan pusat statistic (BPS)
C. Hakikat pembangunan
Ada 3 elemen penting yang perlu diperhatikan  berkaitan dengan pembangunan, yaitu: proses , upaya dan peningkatan kualitas hidup.
1.Pembangunan sebagai sebuah proses
Pembangunan merupakan sebuah tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa.
2.Pembangunan sebagai upaya
Merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu Negara/bangsa yang ingin maju.
3.Pembangunan berarti peningkatan kualitas hidup
Umumnya individu yang hidup di Negara-negara maju manghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya pendidikan tinggi, informasi dan jasa-jasa modern lainnya.
D. Hakikat pembangunan ekonomi
Pembangunan ekonomi mencakup dimensi kualitatif.
1)      Pertumbuhan (growth)
2)      Perubahan (changes)
-          Perubahan sikap (attitude changes)
-          Perubahan kelembagaan (institutional changes)
-          Perubahan struktural  (structural changes)
 
III. Karakteristik Negara sedang berkembang
Karakteristik-karakteristik Negara belum maju
a.       Rendahnya tingkat kehidupan (low level of living)
Rendahnya tingkat kehidupan terutama dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.
 
b.      Rendahnya tingkat produktivitas (low level of productivity)
Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari PDB per kapita atau PDB per pekerja yang sangat kecil.
 
c.       Tingginya tingkat pertambahan penduduk (high rates of population growth)
Tingkat pertambahan penduduk di NSB adalah dua sampai empat kali lipat pertambahan penduduk Negara-negara maju.
 
d.      Tingginya rasio tingkat ketergantungan (high rates of dependency ratio)
Ukuran yang menunjukan berapa besar beban penduduk  usia produktif (15-64 tahun)
Karena menanggung penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun + 65 tahun keatas)
 
e.      Tingginya tingkat pengangguran (high rates of unemployment)
Penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan kesempatan kerja.
 
f.        Ketergantungan pada sektor pertanian primer (substantial dependence on agricultural-primary production)
Negara-negara belum berkembang umumnya sangat bergantung pada hasil sektor pertanian atau sektor primer.
 
g.       Pasar dan informasi yang tidak sempurna (imperfect market and information)
Mekanisme pasar di NSB belum berkembang baik. Struktur pasar barang dan jasa umumnya nonkompetisi sempurna, berupa monopoli dan oligopoly di pasar output, serta monopsoni dan oligopsoni di pasar factor produksi.
 
h.      Ketergantungan yang besar dan kerentanan terhadap kondisi eksternal (dominance, dependence, and vulnerability in international relation)
Kondisi domestik perekonomian NSB sangat dipengaruhi kondisi perekonomian lainnya, khususnya perekonomian Negara-negara maju.
 
IV. Pembangunan Ekonomi  Sebagai Proses Transformasi
a.       Transformasi pertanian
Perubahan kegiatan pertanian dari bersifat tradisional dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau tingkat subsitensi menjadi kegiatan yang modern berskala besar, dan bermotifkan memperoleh keuntungan.
 
b.      Transformasi kependudukan
-          Transisi demografi
Suatu perubahan dari kondisi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke kondisi tingkat kematian dan kelahiran yang rendah.
 
-          Perubahan struktur penduduk
Dalam jangka panjang perubahan struktur penduduk dilihat dari usia dan tingkat pendidikan
 
-          Meningkatnya penduduk perkotaan
Kemajuan ekonomi ditandai dengan berkembangnya kota-kota lama dan tumbuhnya kota-kota baru
 
c.       Transformasi struktural
1.       Struktur produksi
2.       Struktur permintaan
 
d.      Transformasi kelembagaan
Makin tersedia dan sempurnanya lembaga-lembaga untuk pengambilan keputusan yang individual  atau mandiri.
 

Tugas softskill Minggu ke 1



"MANTAN PRESIDEN SOEHARTO DIUSULKANJADI PAHLAWAN NASIONAL "


        KARANGANYAR, KOMPAS.com--Sejumlah kalangan menilai Mantan Presiden Soeharto
layak menjadi pahlawan nasional Indonesia karena jasa-jasanya dalam mempertahankan
kemerdekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia (RI).
"Banyaknya jasa dan pengabdian kepada Indonesia menjadi pertimbangan kita untuk menjadikan
Soeharto sebagai pahlawan nasional," kata dosen Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas
Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS), Warto di Karanganyar, Rabu. 
Terlepas dari sejumlah pihak yang masih mempermasalahkan sejumlah kasus hukum yang
mengaitkan Soeharto, lanjutnya, fakta di dalam sejarah Bangsa Indonesia menunjukkan bahwa
Soeharto memiliki jasa besar kepada Indonesia.

"Perjuangan Soeharto untuk Indonesia yang tercatat dalam buku sejarah bangsa ini, antara lain
pada masa revolusi fisik antara 1945 hingga 1949, pascarevolusi fisik antara 1962 hingga 1967
dan masa kepemimpinannya sebagi presiden," katanya.

"Selama masa revolusi fisik, Soeharto berjuang melawan tentara Belanda yang ingin menjajah
Indonesia lagi. Perjuangannya yang paling diingat adalah ketika merebut Yogyakarta dari
Belanda pada 1949," kata Warto yang juga merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
Pascasarjana UNS.

Peran Soeharto pascarevolusi fisik, lanjutnya, adalah ketika menjadi Panglima Komando
Mandala yang memimpin perebutan Irian Barat dari Belanda.

"Selain itu, pada masa tersebut dia juga berperan dalam menyelamatkan keutuhan Indonesia
dari ancaman pemberontakan Partai Komunis Indonesia," katanya dalam Seminar
Nasional "Nasionalisme Jenderal Besar TNI (Purn) HM Soeharto" di Monumen Tien Soeharto,
Kabupaten Karanganyar.

"Konsep trilogy pembangunan nasional dengan menyeimbangkan stabilitas, pertumbuhan dan
pemerataan yang disusun Soeharto di masa kepemimpinannya sebagai presiden juga menjadi
pertimbangan dalam menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional," katanya.

Warto mengatakan, pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan fakta yang ada pada
Bangsa Indonesia sehingga pengusulan Soeharto sebagi pahlawan nasional seharusnya dilakukan
pemerintah.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Juliatmono mengatakan, rencana
pembangunan lima tahun (Repelita) yang menjadi salah satu program di masa pemerintahan
Soeharto merupakan bukti jasa Soeharto kepada Indonesia.

"Saya menilai Repelita merupakan program nyata yang dapat dijadikan parameter keberhasilan
pembangunan Indonesia," katanya.

Melalui Repelita tersebut, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia rata-rata berjumlah
tujuh persen setiap tahun.

Menurutnya, masa pemerintahan Soeharto lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat
dibandingkan masa pemerintahan presiden-presiden lain di Indonesia.

"Oleh karena itu, kami akan mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kami
berharap pertimbangan-pertimbangan mengenai kelayakan Soeharto sebagai pahlawan nasional
dapat disetujui Badan Pahlawan Pusat, Menteri Sosial maupun Presiden Republik Indonesia,"
katanya.

Juliatmono mengatakan, pengusulan ini dilakukan untuk menghargai jasa-jasa yang telah
diberikan Soeharto kepada negara ini.

Sumber : http://oase.kompas.com/read/2009/07/30/0134056/
Mantan.Presiden.Soeharto.Diusulkan.Jadi.Pahlawan.Nasional
Komentar :
Nurul Mya Pangastuti
Menurut saya  Mantan Presiden Soeharto
layak menjadi pahlawan nasional Indonesia karena jasa-jasanya dalam mempertahankan
kemerdekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia (RI). Berkat jasa beliau dan parah pejuang, Indonesia hingga kini dapat berkibar, diakui oleh negara lain, tidak seperti dahulu yang selalu dijajah oleh bangsa lain.

TUGAS MINGGU KE EMPAT




BBM Naik, Anggaran Negara Tetap Boros
  • Rabu, 22 Mei 2013 | 07:50 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai Rabu (22/5/2013) ini, pemerintah dan DPR akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013. Berdasarkan data yang diterima KONTAN, calon revisi beleid anggaran negara ini memperlihatkan defisit nan menganga serta memberi sinyal pesimisme pemerintah.
Mari kita bedah dari sisi penerimaan. Pemerintah menurunkan target penerimaan negara sekitar Rp 41 triliun. Target semula APBN 2013 adalah Rp 1.529 triliun, kini dipangkas menjadi Rp 1.488 triliun.
Dari sisi belanja, alokasinya naik Rp 39 triliun dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.722 triliun. Alhasil defisit anggaran perubahan naik Rp 80 triliun dari Rp 153 triliun menjadi Rp 233 triliun.
Niat pemangkasan anggaran subsidi energi tidak tecermin dalam RAPBNP 2013. Anehnya, subsidi energi dan anggaran belanja pemerintah tetap melonjak.
Mari kita lihat alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah berniat menaikkan harga jual bensin menjadi Rp 6.500 dan solar menjadi Rp 5.500 per liter, plafon subsidi BBM tetap saja naik Rp 16,11 triliun. Anggaran subsidi listrik juga Rp 19,04 triliun meski tahun ini tarif listrik naik sudah sebesar 15 persen. Jadi, buat apa menaikkan harga BBM subsidi, ya?
Herry Purnomo, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, kemarin, menjelaskan, kenaikan anggaran belanja sekitar Rp 39,03 triliun sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dana subsidi energi dan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro, menambahkan, kuota BBM subsidi ditambah dari 46 juta kiloliter (kl) menjadi 48 juta kl sehingga dana subsidi BBM naik.
Secara umum, RAPBNP 2013 menyiratkan pesimisme pemerintah menghadapi tahun ini. Lihat saja, asumsi pertumbuhan ekonomi dipangkas dari 6,8 persen (APBN 2013) menjadi 6,2 persen (RAPBNP). Di sisi lain, proyeksi inflasi dinaikkan dari 4,9 persen ke 7,2 persen.
Akibat pemangkasan asumsi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara dari pajak dan bea cukai turun Rp 53,6 triliun, dari Rp 1.193 triliun menjadi Rp 1.139 triliun. Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, melihat pemerintah memiliki beberapa peluang mengisi kas negara, di antaranya memburu wajib pajak baru dari kalangan perorangan.
Selain itu, penerbitan surat utang negara bisa menjadi pilihan untuk menambal kekurangan anggaran negara. Hitungan Kementerian Keuangan, perlu sekitar Rp 60 triliun tambahan surat utang baru.
Namun, yang harus diingat pemerintah, inflasi berpotensi naik menjadi 7,2 persen dan menjadi patokan pembeli obligasi negara untuk meminta bunga tinggi. Lagi-lagi negara harus menggali utang berbunga mahal dan ujungnya pembayar pajak yang harus menanggungnya. (Herlina KD, Asep MZ, Anna SP, Herry Prasetyo/Kontan)
 
Sumber : KONTAN
Editor : Erlangga Djumena 
Komentar :
Nurul Mya Pangastuti
kenaikan anggaran belanja sekitar Rp 39,03 triliun sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dana subsidi energi dan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Secara umum, RAPBNP 2013 menyiratkan pesimisme pemerintah menghadapi tahun ini. Lihat saja, asumsi pertumbuhan ekonomi dipangkas dari 6,8 persen (APBN 2013) menjadi 6,2 persen (RAPBNP). inflasi berpotensi naik menjadi 7,2 persen dan menjadi patokan pembeli obligasi negara untuk meminta bunga tinggi.
 
Agung Hari Kuncoro
 
 
kenaikan harga BBM tidak sesuai dengan anggaran APBN yang tetap naik.dan ini juga berdampak pada penurunan penerimaan negara dari pajak dan bea cukai
Rp 53,6 triliun, dari Rp 1.193 triliun menjadi Rp 1.139 triliun.